Pada tahun 2026, proses memperoleh izin kerja di Indonesia menjadi jauh lebih otomatis dan transparan. Untuk melakukan aktivitas kerja secara legal, tenaga ahli asing harus melalui dua tahap: memperoleh izin kerja (RPTKA / IMTA) dan mengurus visa itu sendiri (E23) atau izin tinggal (ITAS/KITAS).

Syarat Wajib: Adanya Perusahaan Pemberi Kerja

Individu asing secara pribadi tidak dapat bertindak sebagai pemberi kerja di Indonesia. Hak untuk mempekerjakan hanya dimiliki oleh perusahaan Indonesia yang terdaftar secara resmi (PT / PT PMA). Tanpa badan hukum sebagai sponsor, pengurusan visa kerja tidak memungkinkan.

Langkah pertama adalah registrasi pemberi kerja di sistem imigrasi. Jika perusahaan pemberi kerja sudah terdaftar, diperlukan integrasi dengan sistem Flado untuk pengelolaan proses secara cepat. Instruksi integrasi diberikan saat pekerjaan dimulai; untuk ini hanya diperlukan akses ke email perusahaan.

Biaya Offshore KITAS (Pengajuan dari Luar Negeri)

Untuk pengajuan dari luar negeri, terlebih dahulu diterbitkan Offshore E23 Visa. Setelah masuk ke Indonesia dengan visa ini, visa tersebut secara otomatis aktif dan berubah menjadi ITAS (KITAS) — izin tinggal elektronik.

Biaya Onshore KITAS (Konversi dan perpanjangan di dalam negeri)

Konversi ke ITAS kerja di dalam negeri tersedia untuk pemegang visa VOA B1* (ajukan), C1 (ajukan), D1 (ajukan) — yang sebelumnya diterbitkan oleh pemberi kerja saat ini, atau C18 Work Trial Visa.

*Syarat kritis: masa berlaku visa saat ini harus tersisa minimal 31+ hari pada saat pembayaran PNBP/biaya negara. Jika sisa masa berlaku kurang dari itu, wajib mengurus Bridging Visa atau memperpanjang visa saat ini terlebih dahulu.

Alur kerja bersama Flado Indonesia

Prosedur pengurusan berorientasi pada pemberi kerja, karena pekerjaan administratif seperti ini merupakan standar bagi perusahaan. Bagi karyawan asing, proses ini mungkin terlihat cukup banyak, tetapi spesialis Flado mendampingi klien di semua tahap:

1. Pembayaran dan pembuatan folder: Setelah opsi dipilih dan dibayar, dibuat folder khusus di Google Drive.
2. Pengumpulan dokumen: Klien mengunggah dokumen sesuai daftar rinci.
3. Kontrol dan umpan balik: Manajer memeriksa file yang diberikan, memberikan rekomendasi, dan meminta dokumen yang masih kurang.

Jangka waktu dan biaya pengurusan RPTKA / IMTA

• Standard (10-14 hari kerja): Proses standar dengan pemeriksaan mendalam. Persetujuan RPTKA memakan waktu hingga 7 hari kerja, penerbitan Work Permit — tambahan 4-7 hari.
• Priority (5 hari kerja): Proses dipercepat dengan adaptasi dokumen dan interaksi yang disederhanakan dengan MoM. Persetujuan RPTKA diterbitkan dalam 3 hari kerja, Work Permit — dalam 2 hari. Biaya +3.000.000 IDR dari harga dasar.

Biaya tambahan pemerintah dan korporasi

Total biaya dapat bertambah beberapa juta rupiah jika diperlukan pengaturan proses tambahan:

• Pajak DPKK: Jika dibayarkan melalui agensi, dikenakan biaya layanan +20% dari total nilai dalam USD. Konversi menggunakan kurs xe.com secara ketat pada hari diterimanya dokumen pembayaran dari MoM. Pembayaran mandiri di bank (BNI/Mandiri/BRI) dilakukan tanpa markup.
• Akun imigrasi: Dibuat gratis (dengan tarif Standard) jika semua biaya untuk KITAS dan Work Permit dibayarkan sekaligus. Jika pembayaran dilakukan bertahap atau menggunakan tarif Priority (percepatan hingga 3 hari) — biaya 1.500.000 IDR.
• Akun TKA Online (MoM): 1.500.000 IDR, jika diperlukan koreksi atau bantuan registrasi.
• Registrasi BPJS: Jika perusahaan belum memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, biaya registrasi adalah 1.500.000 IDR untuk setiap institusi.

Spesifikasi izin 6 bulan (Freelance KITAS)

Izin kerja 6 bulan tidak dapat diperpanjang. Untuk proyek jangka pendek (misalnya beberapa penampilan artis atau DJ), lebih tepat mengurus visa C7A (Artist Visa).

Contoh izin kerja yang telah diterbitkan

Konfirmasi pembayaran pajak DKPTKA

Persetujuan izin kerja

Spesifikasi dokumen: Pengajuan baru vs Perpanjangan

Daftar lengkap dokumen yang diperlukan

1. Dokumen dari perusahaan sponsor:

• Akta pendirian dan perubahannya (Deed of Establishment & SK Kemenkumham).
• Izin usaha (NIB).
• Nomor pajak perusahaan (NPWP).
• Data penanggung jawab (KTP, jabatan, email, telepon, ID Badge).
• Data pendamping lokal (Local Counterpart): KTP, jabatan, email, telepon, deskripsi tugas.
• Untuk jabatan Direktur Teknis: nama karyawan harus tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan. Jika tidak, jabatan dipilih dari regulasi MoM No. 228/2019.

2. Dokumen dari tenaga ahli asing:

• Halaman data paspor (masa berlaku minimal 18 bulan).
• Foto terbaru (gaya semi-formal, latar belakang jelas, minimal sampai bahu, tanpa senyum memperlihatkan gigi).
• Resume (CV) dengan tanda tangan elektronik.
• Ijazah pendidikan (terjemahan tersumpah).
• Surat referensi pengalaman kerja minimal 5 tahun (terjemahan tersumpah).
• Alamat lengkap di negara asal dan di Indonesia.
• Asuransi (medis/perjalanan), berlaku hingga visa diterbitkan.
• Rekening koran 3 bulan terakhir (saldo minimal 2.000 USD).

Klasifikasi visa kerja (E23 – E27)

Kode visa spesifik ditetapkan secara otomatis oleh Imigrasi berdasarkan jabatan yang telah disetujui dalam RPTKA. Semua posisi harus sesuai dengan regulasi dan didukung oleh pengalaman sebelumnya.

Persyaratan kepatuhan yang penting

Aturan 90 hari: Setiap perubahan data tenaga ahli asing (perubahan alamat tempat tinggal, penerbitan paspor baru, perubahan status perkawinan, atau jabatan) harus didaftarkan di Imigrasi dalam waktu 90 hari kalender untuk menghindari sanksi denda.